Komdigi Kaji Tarif Kurir Online, Biaya Risiko hingga Parkir Ikut Dihitung
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mengkaji skema baru pengaturan tarif jasa pengiriman barang dan makanan melalui kurir online. Sejumlah komponen biaya tambahan menjadi perhatian pemerintah, mulai dari biaya risiko, penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), hingga biaya tunggu dan parkir.
Pembahasan tersebut dilakukan setelah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan itu menjadi wadah bagi para pengemudi untuk menyampaikan aspirasi terkait sistem penghitungan tarif pengantaran yang dinilai perlu memperhatikan beban kerja serta risiko yang dihadapi kurir selama menjalankan tugas.
Baca: Tak Dilibatkan Impor Pikap Kopdes, RMA Indonesia Siap Layani Servis Mahindra
Meutya mengatakan, berbagai masukan dari asosiasi pengemudi akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
"Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian," ujar Meutya dalam audiensi dengan FDTOI di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11).
Baca: NASA Istirahatkan Robot Curiosity di Mars, Uji Strategi Hemat Energi untuk Perpanjang Misi
Tarif Kurir Online Akan Memperhitungkan Risiko Barang
Menurut Meutya, pengiriman barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan layanan transportasi penumpang. Oleh sebab itu, pemerintah menilai penghitungan tarif kurir membutuhkan formula tersendiri.
Dalam proses pengiriman, kurir tidak hanya menghadapi jarak perjalanan, tetapi juga berbagai tanggung jawab terkait barang yang dibawa.
Baca: Apple Dikabarkan Siapkan Tiga iPad Baru pada 2027, iPad Air Bakal Gunakan Layar OLED
Beberapa faktor yang sedang dipertimbangkan meliputi ukuran barang, berat, nilai barang, serta jenis muatan yang membutuhkan perlakuan khusus.
Pemerintah juga membuka peluang memasukkan karakteristik barang tertentu sebagai dasar penghitungan biaya risiko.
Baca: 5 HP China untuk Orang Tua 2026, Layar Lebar dan Baterai Tahan Lama
"Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga," ucapnya.
Biaya Tunggu dan Parkir Ikut Menjadi Perhatian
Selain komponen risiko, biaya penanganan dan penimbangan barang, Kemkomdigi juga mempertimbangkan pengaturan biaya tunggu serta parkir.
Baca: Apple Hadirkan Dua MacBook Baru, Layar Sentuh dan Chip M6 Jadi Sorotan
Kedua komponen tersebut dinilai penting karena aktivitas kurir di lapangan tidak selalu berjalan sesuai perkiraan waktu pengantaran.
Dalam kondisi tertentu, pengemudi harus menunggu pesanan disiapkan, melakukan penanganan tambahan, atau menghadapi situasi khusus di lokasi tujuan.
Baca: Layar iPhone Duo Retak Viral, Apple Akui Masalah dan Siapkan Penggantian
Hal tersebut semakin relevan untuk pengiriman makanan maupun barang tertentu yang memiliki batas ketahanan dan membutuhkan waktu pengantaran khusus.
Meutya menegaskan, karakteristik layanan pengantaran barang harus menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan kebijakan tarif.
"Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain," ujar Meutya.
Baca: iPhone Lipat Apple Mulai Pre-Order di Indonesia, Harga Tembus Rp75,9 Juta
Penyusunan Aturan Tarif Kurir Menunggu Sinkronisasi Kemenhub
Rencana pengaturan tarif jasa pengantaran barang dan makanan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Baca: Bintang Katai Putih Berwarna Hijau Bikin Astronom Ungkap Misteri Kosmik
Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta tata kelola yang lebih baik bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, dan masyarakat pengguna layanan digital.
Kemkomdigi memiliki mandat menyusun peraturan menteri terkait pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan.
Namun, penyusunannya harus diselaraskan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan karena terdapat sejumlah komponen penghitungan tarif yang saling berkaitan.
Baca: Ilmuwan Islandia Teliti Ruang Magma Krafla, Buka Peluang Energi Terbarukan
Meutya menyebut koordinasi lintas kementerian diperlukan sebelum aturan tersebut ditetapkan.
"Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI," katanya.
Baca: NASA Uji Teknologi Inspeksi Satelit, Upaya Baru Tekan Sampah Antariksa
Sementara itu, persoalan yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait.
Salah satunya menyangkut dugaan praktik monopoli maupun tindakan perusahaan yang berpotensi menghambat persaingan usaha. Untuk persoalan tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
"Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain," tegas Meutya.
Baca: Perkuat Jejaring Puskesmas, Dinkes Kampar Fokus Integrasi Data Pelayanan Kesehatan
Pemerintah berharap penyusunan pedoman tarif jasa pengantaran online nantinya dapat mengakomodasi kondisi nyata yang dihadapi para kurir.
Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengemudi, perusahaan penyedia aplikasi, pelaku UMKM, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Baca: BMKG Peringatkan 9 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat, Warga Diminta Waspada
Hingga saat ini, komponen biaya tambahan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dianggap sebagai tarif resmi yang telah diberlakukan. (SM)
